PROGRAM PEMERINTAH TERHADAP UMKM DI SIDOARJO BELUM TEPAT SASARAN

Judul yang dimaksud merupakan garis besar dari beberapa perjalanan ketika mendengar keluhan dari para pelaku usaha kecil di Kabupaten Sidoarjo. selama ini program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM sangat tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Karena Masih banyak pelaku usaha kecil (UMKM) yang tidak berwawasan sehingga mereka sulit untuk berkembang.

Seperti yang katakan oleh Arif Ahmed, salah satu pengrajin kursi (memanfaatkan kaleng bekas) dari Kecamatan Krian. Dia mengatakan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo perlu mempunyai wawasan tentang pasar internasional, karena selain agar produk mereka bisa besaing di pasar internasional, sebentar lagi kita (masyarakat Sidoarjo) akan menghadapi tantangan besar di tahun 2015, yakni Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dia berpendapat bahwa pelaku usaha kecil dan pengrajin di Sidoarjo perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA, tidak lain adalah untuk mempertahankan eksistensinya di dunia usaha serta untuk pengembangan usahanya ke depan. Kalaupun tidak, maka jangan diharap lagi para pelaku usaha kecil di Sidoarjo akan bisa berproduksi di kemudian hari.

Menurut Ahmed (panggilan akrab Arif Ahmed), Program dan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui DInas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM tidak cukup efektif, karena masih jauh dari kebutuhan para pengusaha kecil. Contoh, bantuan modal usaha berbentuk kredit lunak. Pada dasarnya, bagi para pelaku usaha kecil, modal merupakan problem yang kesekian. Ada problem mendasar yang sampai hari ini belum dapat dijawab oleh pemerintah, yakni pemasan. Sebenarnya masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak ide dan sangat kreatif. Namun mereka ragu untuk memilih dunia usaha sebagai alat produksi mereka, tidak lain yang mereka takutkan adalah “kalau sudah berproduksi akan dijual kemana”.

Yang terpenting juga adalah teknologi berproduksi. Para pelaku usaha membutuhkan teknologi yang efektif dan efisien dalam berproduksi. Karena masih banyak pelaku usaha kecil yang miskin infromasi—berkaitan dengan teknologi--karena keterbatasan akses. Bukan berarti para pelaku usaha tidak butuh modal. Tiga hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan hal yang paling pokok untuk mendorong perkembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Masih menurut Ahmed, dia mengungkapkan bahwa Dinas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM tidak dapat menyebutkan validitas dana UMKM di Kabupaten Sidoarjo. “Mana bisa melakukan pembinaan secara optimal, wong data saja tidak punya” ujarnya. Untuk itu, dia berharap pada tahun 2015, Kepala Dinas Koperasi, Perindag, UKM dan ESDM dalam merumuskan program dan kegiatan pembinaan terhadap UMKM yang bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil; dalam artian bahwa program dan kegiatan yang dilakukan dapat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha kecil. Karena selain besarnya potensi UMKM di Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus melakukan antisipasi dalam menghadapi MEA di tahun 2015 untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Sidoarjo secara umum